Laporan : Erlangga Djumena
Jakarta, KCM
Komisi X DPR berharap pendidikan untuk tingkat sekolah dasar (SD) dapat digratiskan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2005 mendatang. "Keinginan Komisi X DPR, dengan dana yang ada digratiskan saja. Jadi, ketahuan, yang ada pungutannya mana. Harapan kami, setelah APBN-P 2005 disahkan, SD dapat digratiskan," kata Ketua Komisi X Heri Akhmadi usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lebak Bulus, Senin (2/5).
Pemerintah telah mengajukan APBN-P 2005 terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dengan pengurangan tersebut, dana subsidi BBM dialihkan untuk kompensasi pendidikan.
Menurut Heri, dengan dana cukup, tidak ada lagi sekolah yang meminta pungutan terhadap murid-muridnya. "Sekarang ini kan pungutannya macam-macam, buku dan sebagainya. Kalau murid tidak mampu memberikan sumbangan lebih, sama sekali tidak boleh menjadi alasan untuk dikeluarkan. Karena, sekolah akan memperoleh dana operasional pendidikan baik negeri maupun swasta," kata Heri.
Menurut Heri, tiap sekolah akan dibantu dana Rp20 juta hingga Rp30 juta per tahun. Dengan begitu, sekolah tidak lagi melakukan pungutan. "Kemarin, sekolah-sekolah hanya mendapatkan dari pemda. Nilainya sekitar Rp2 jutaan. Paling banyak Rp5 juta. Inilah yang akan diintervensi dari pusat. Kalau pemda mau nambah sih, tidak ada masalah," katanya.
Saat ini, lanjut Heri, ada beberapa daerah sudah menggratiskan ongkos pendidikan sampai dengan tingkat SMA. Antara lain, Minahasa dan Bitung. "Nah, pemerintah ingin men-support daerah-daerah yang belum mampu seagresif mereka," kata Heri.
Pada kesempatan itu, Heri juga mengatakan DPR mengusulkan kepada pemerintah agar mengeluarkan obligasi pendidikan untuk pembangunan sekolah-sekolah baru. "Kan dulu pernah. Waktu bank-bank kita kolaps, pemerintah berani mengeluarkan obligasi rekap bank. SD kita saat ini banyak yang rontok. Mengapa pemerintah tidak menerbitkan obligasi untuk membiayainya. Butuhnya kan tidak banyak. Hanya sekitar Rp18 triliun dibandingkan dengan bank-bank yang membutuhkan sampai Rp600 triliun," demikian Heri Akhmadi. (Prim)
Click (http://www.kompas.com/utama/news/0505/02/165705_.htm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar