Custom Search

Sabtu, 24 Mei 2008

Pendidikan Masih Jadi Komoditas Politik


Sampai saat ini sektor pendidikan masih dinilai menjadi sebatas komoditas politik para pengusaha baik di eksekutif maupun legislatif, sehingga dari waktu ke waktu sektor tersebut memang tidak pernah menjadi perhatian serius.

"Sektor pendidikan itu hanya jadi komoditas politik, perhatian terhadap sektor pendidikan hanya sebatas retorika dan pemanis bibir untuk kepentingan politik," kata Rektor Universitas Negeri padang (UNP) Prof DR Z Mawardi Effendi, MPd, di Padang, Sabtu.
Dikemukakan oleh Prof DR Z Mawardi Effendi, MPd kepada wartawan usai mewisuda sebanyak 1.875 lulusan UNP, menanggapi kenyataan minimnya anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan pemerintah dan DPRD dalam APBD Sumatera Barat Tahun 2005.

Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumbar hanya mengalokasi anggaran sektor pendidikan sekitar lima persen saja dari total belanja dalam APBD sebesar Rp 831,19 miliar dalam tahun 2005. Alokasi dana sebesar itu, menurut Mawardi Effendi, juga tidak seluruhnya bisa digunakan untuk membangun sektor pendidikan itu sendiri. "Yang benar-benar untuk pembangunan sektor pendidikan itu kurang dari satu persen, karena sebagian besar dari anggaran itu habis untuk membayar gaji," katanya.

Ia mengaku prihatin sekaligus menyayangkan kondisi tersebut. "Bagaimana tidak perhatin jika perhatian untuk dunia pendidikan itu tidak ada, sementara di luar sekolah pemerintah juga tidak menyediakan dana untuk sektor pendidikan," katanya.

Mawardi Effendi menilai pemerintah daerah bersama DPRD-nya tidak pernah benar-benar concern terhadap dunia pendidikan. Jika selama ini para penguasa mengatakan bahwa sektor pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia adalah sangat penting, menurut dia, hal itu sama sekli tidak terbukti jika berkaca kepada APBD.

"Kita bisa melihat political-will pemerintah benar yang tidak ada untuk dunia pendidikan, sementara lembaga pendidikan selalu menjadi objek yang dipersalahkan. Pemerintah hanya pentingkan 'output' tanpa memedulikan proses," ujarnya.

Rektor mengatakan, pendidikan seharusnya dapat dijadikan ideologi pembangunan bangsa, karena akan sangat mempengaruhi kualitas bangsa secara berkelanjutan.

Ketika ditanya apa jalan terbaik guna mengatasi minimnya anggaran pendidikan, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu sekolah-sekolah.

"Salah satu jalan keluar adalah dengan memberdayakan masyarakat, melalui komite sekolah misalnya. hanya itu jalan keluar pada saat pemerintah tidak lagi memperhatikan dunia pendidikan," demikian Z Mawardi Effendi. (Ant/O-1)

http://www.mediaindo.co.id/.

Artikel Sejenis :



Tidak ada komentar: